Wakil Presiden (Wapres) RI Maruf Amin menyoroti persoalan banyaknya persoalan hukum kebocoran data yang terjadi di area Indonesia beberapa waktu belakangan.
Ia mengajukan permohonan para lembaga masyarakat untuk menganggap kalau kebocoran data adalah isu serius yang mesti diperhatikan bersama.
“Akhir-akhir ini muncul persoalan terkait kebocoran data di dalam beberapa badan publik. Ini adalah adalah isu serius yang digunakan mesti menjadi perhatian kita bersama,” ucap Wapres Ma’ruf Amin, disitir dari siaran pers Kominfo, Selasa (19/12/2023).
Menurut Ma’ruf Amin, data pribadi ketika ini memang benar rawan disalahgunakan. Maka dari itu beliau memohonkan lembaga pemerintah untuk menjaga kerahasiaan data pribadi masyarakat.
“Urgensi proteksi data pribadi semakin tinggi, akibat data pribadi sangat rentan disalahgunakan untuk kepentingan yang dimaksud tiada sah,” sambung dia.
Ma’ruf Amin menjelaskan, kesetaraan layanan informasi masyarakat di area seluruh Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
Maka dari itu, otoritas harus tetap saja mengupayakan pembangunan infrastruktur komunikasi, khususnya di dalam wilayah Tertinggal, Terdepan, juga Terluar (3T).
“Terlebih, bangsa Indonesia sedang di masa pemilihan umum (pemilu). Keterbukaan informasi rakyat yang digunakan akurat juga andal saat ini menjadi sangat vital oleh sebab itu bangsa kita sedang menjalani proses Pemilu,” katanya.
“Aspek keterbukaan informasi diyakini sebagai kunci untuk memacu partisipasi pemilih, juga penyelenggaraan pemilihan lalu pemilihan gubernur yang tersebut jujur dan juga adil,” tegasnya lagi.
Diketahui tindakan hukum kebocoran data dalam Indonesia yang tersebut terjadi beberapa waktu belakangan ada di dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU). Seorang hacker bernama Jimbo mengklaim kalau dirinya berhasil membobol data KPU. Tak main-main, kebocoran data ini mencakup 252 jt orang atau sekitar 252.327.304.
Adapun jenis data yang dimaksud disebarkan mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor KTP, Paspor, Nama, Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), status difabel, E-KTP, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat RT/RW, kemudian lainnya.
Dia mengklaim kalau data yang dimaksud berasal dari situs KPU.go.id dengan cakupan publik pada negeri maupun luar negeri. Bahkan Jimbo juga memberikan sampel data sebesar 500.000.
Jimbo memasarkan data KPU yang dimaksud seharga 2 Bitcoin atau sekitar 74.000 Dolar Amerika Serikat, yang dimaksud mana nilainya berkisar Mata Uang Rupiah 1,1 triliun.
